Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Dari sila ke-4 Pancasila, diambil dua asas yang dijadikan pedoman dalam Demokrasi Pancasila, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah.
Asas kerakyatan berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini diwujudkan melalui pemilihan umum, musyawarah desa, dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat lainnya.
Asas kerakyatan juga berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Rakyat bebas untuk memilih pemimpinnya, dan pemimpin yang terpilih berkewajiban untuk mewakili aspirasi rakyat.
Asas musyawarah berarti bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesepakatan bersama yang didasarkan pada semangat persatuan dan kesatuan.
Musyawarah mufakat tidak selalu berarti bahwa semua pihak harus setuju dengan keputusan yang diambil. Namun, semua pihak harus menghormati keputusan tersebut, dan berusaha untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.
Asas kerakyatan dan asas musyawarah merupakan dua asas penting dalam Demokrasi Pancasila. Kedua asas ini saling berkaitan dan saling melengkapi.
Asas kerakyatan menjamin bahwa rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Asas musyawarah menjamin bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan cara yang demokratis dan melibatkan semua pihak.
Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan persatuan. Kedua asas tersebut merupakan landasan bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia.
0 Komentar